Optimisme Warga Tenayan dalam Pembangunan PLTU
Mengharap Berkah di Balik PLTU Tenayan
8 Februari 2010
410 klik
Laporan SYAHRUL MUKHLIS Pekanbaru
syahrulmukhlis@riaupos.com
Lahan itu terletak sekitar 20 kilometer dari pusat Kota Pekanbaru. Melewati Jalan Hang Tuah Ujung dan memasuki Jalan Badak. Dari awal Jalan Badak, Sekitar 3 kilometer menempuh jalan berliku, bergelombang serta berlubang, Riau Pos sampai di ujung jalan aspal. Di sebelah kiri Jalan Badak itulah terlihat pembangunan jalan baru yang akan dijadikan kawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x100 MW.
JALAN Tujuh Puluh, demikian penduduk wilayah RW 3 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya menamakannya. Pembangunan jalan ini lebarnya diperkirakan baru sekitar 15 meter dari 70 meter yang direncanakan. Terlihat masih tanah kuning, becek. Di pinggir kiri-kanannya tidak banyak terlihat rumah penduduk, selain tumbuhan sawit. Yang banyak terlihat hanyalah bedeng batu bata.
Riau Pos sudah mencoba melalui jalan tersebut, Sabtu (6/2) lalu untuk melihat berapa panjang jalan yang telah dibangun. Namun baru sekitar 1,5 kilometer berjalan, jalan terputus karena ada aliran sungai kecil selebar lebih kurang lima meter. Jembatan yang terbuat dari pohon kelapa pun tak bisa dilewati karena rusak.
Lalu Riau Pos kembali dan melewati Jalan Badak sampai ujung untuk bisa memutar dan menghindari aliran sungai tersebut. Namun tetap saja setelah melewati tiga kilometer dari simpang Jalan Tujuh Puluh tersebut, jalan tidak bisa dilewati karena rusak dan berlumpur. Riau Pos akhirnya tidak bisa sampai pada lahan yang akan direncanakan sebagai proyek pembangunan PLTU 2x100 MW tersebut.
Riau Pos akhirnya menemui penduduk sekitar pembangunan Jalan Tujuh Puluh tersebut. Kebanyakan penduduk sekitar pembangunan jalan itu telah mendengar rencana pemerintah akan membuat PLTU di lingkungan mereka. Dan rencana itu disambut baik. Bahkan tidak banyak keluhan tentang pembebasan lahan milik warga.
Yeni (40), Edi (27), Rena (25), warga Jalan Badak Ujung RT 1 RW 3 sangat setuju sekali dengan pembangunan PLTU di desa mereka. Bahkan mereka sangat menanti-nanti pembangunan itu. Mereka berharap dengan pembangunan itu kehidupan mereka akan berubah drastis dari berbagai sisi.
Dengan proyek tersebut, otomatis jalan ke desa mereka akan lebih bagus karena akan dilewati oleh kendaraan bermuatan berat.
Tentunya kualitas jalan akan lebih baik. Selain itu kondisi jalan akan semakin diperlebar.
Dari segi ekonomi, daerah mereka akan jadi tujuan investasi karena akan dilewati oleh orang banyak. Dengan demikian, pertumbuhan pembangunan dan ekonomi akan semakin pesat.
Dari segi pendidikan, semakin maju suatu daerah maka mereka akan mendapatkan berbagai kemudahan dan akses ke kota. Dengan demikian tentunya semua akan berjalan menuju perkembangan ke arah kemajuan ilmu pendidikan bagi masyarakat desa, apalagi bagi pelajar.
‘’Sudah lama kami menanggung hidup seperti ini. Tanpa aliran listrik dari PLN, tentunya semua terasa gelap. Untuk anak-anak kami yang masih sekolah, tentu akan sangat bermanfaat karena mereka memerlukan lampu untuk belajar,’’ ujar Yeni.
Selama ini warga hanya menikmati aliran listrik dari genset yang dipakai bersama. Satu genset digunakan sekitar lima rumah. Untuk itu mereka harus membayar Rp50 ribu perminggu. Itupun hanya menyala dari pukul 6.30 WIB sampai 23.00 WIB setiap harinya.
‘’Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu. Kalau yang mampu membayar mereka bisa menikmatinya. Kalau kondisi keluarga yang lebih kekurangan, maka mereka harus memakai lampu teplok dan lilin setiap harinya,’’ kata Edi.
Jika dilihat dari mata pencarian mereka, kebanyakan warga hanya jadi pekerja di kebun sawit dan karet milik perusahaan. Selain itu, ada juga yang memiliki bedeng batu bata, atau hanya sebagai pekerja saja pada bedeng orang lain. Tak banyak rupiah yang mereka kumpulkan dari pekerjaan itu. Bahkan kondisi itu terlihat dari rumah warga di wilayah itu. Terlihat hanya beberapa saja yang rumahnya terbuat dari batu, selebihnya hanya berupa pondok-pondok dari kayu.
Jangan Rugikan Warga
Jalan Tujuh Puluh ini menurut warga dibangun di akhir tahun 2008. Untuk itu mereka harus merelakan 30 persen tanah mereka dan 70 persennya tetap mereka miliki untuk pembangunan jalan tersebut. Bahkan saat ganti rugi mereka tidak meminta banyak namun mereka hanya berharap agar pemerintah tidak merugikan mereka.
M Nur (68), Efni (37), sampai saat ini masih berharap kepastian tentang ganti rugi lahan mereka. Memang mereka telah menerima uang penggantian untuk tanaman dan gedung yang ada di lahan mereka. Namun untuk lahan sendiri sampai saat ini belum ada kejelasan. Apakah lahan tersebut dipindahkan atau diganti rugi.
‘’Kalau untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat, saya rela tanah saya diambil. Namun sebaiknya itu harus ada kejelasan. Bukan tidak mau memberikan lahan. Namun harus ada ganti rugi yang jelas, jangan sampai merugikan kami,’’ ujar M Nur.
Dia mengaku memiliki lahan sebanyak 7 hektare yang berada di atas pembangunan proyek tersebut. Namun dia baru menerima ganti untuk sebanyak Rp100 ribu perbatang pohon karetnya. Saat itu dia memiliki 150 batang pohon karet dan pembayaran itu sudah diterimanya.
‘’Kalau untuk tanaman saja saya sudah terima. Namun masalah lahan sampai sekarang belum ada kejelasan. Katanya akan dicarikan lahan yang ada di sekitar itu. Namun sampai sekarang belum ada pemberitahuannya,’’ ujar M Nur yang mengaku sudah dari tahun 1960 menggarap lahan miliknya itu.
Lain lagi yang diungkapkan Efni. Dia mengaku untuk bangunan rumahnya yang terletak di pinggir Jalan Badak dia sudah menerima Rp34 juta dan untuk semua tanaman yang dimilikinya di atas lahannya dia sudah menerima Rp2,3 juta. Tapi dia akan tetap mempertahankan gedung rumahnya sampai tanah ganti untuk tanahnya yang terletak strategis di pinggir jalan itu jelas.
‘’Tanah saya strategis di pinggir jalan. Saya hanya menggantungkan hidup di hasil kedai saya ini. Saya akan tetap bertahan sampai pengganti tanah ini jelas. Tapi apa mungkin saya akan mendapatkan di pinggir jalan juga nantinya. Saya sangat berharap atas kemajuan daerah ini, tapi jangan sampai saya juga dirugikan,’’ ungkap Efni.
Ketua RW 3, Raja M Ali didampingi Ketua RT 2, Juhari Kelurahan Sail menanggapi keluhan warganya ini. Ia mengatakan memang benar bahwa semua warganya itu mendukung untuk kemajuan pembangunan. Namun dia juga berharap dalam hal tersebut tidak ada warganya yang dirugikan.
‘’Ini kan kerja BPN awalnya. Mereka menyuruh saya mengumpulkan warga dan sosialisasi tentang pembangunan tersebut serta ganti rugi lahan. Tapi sampai sekarang tidak jelas juga bagaimana nasib lahan warga saya. Bahkan pihak BPN menyuruh saya bekerja untuk mendatangi warga dan menyetujui peralihan lahan mereka, namun saya tolak karena itu bukan tugas saya,’’ ungkap Raja M Ali.
Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kamarudin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa memang pembangunan jalan di lahan tersebut adalah proyek konsolidasi. Masyarakat menyumbangkan 0 sampai 30 persen lahan mereka pada pemerintah. Setelah itu lahan mereka yang 70 persen akan ditata kembali sehingga bisa berada disisi kiri dan kanan proyek jalan tersebut dan lahan tersebut tidak diganti rugi .
‘’Kami hanya pelaksana teknis saja, selanjutnya ini akan secepatnya diselesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru,’’ ujar Kamarudin.***
|
